Anggota parlemen Palestina, Musyir El-Mishri menganggap keputusan pemerintah Zionis untuk meyahudikan negaranya dengan menarik KTP Al-Quds dan melemparkan proyek perdamaian, sangat berbahaya dan bukti kelemahan Israel
Sementara itu, Mishri menganggap keputusan melaksanakan undang-undang bagian dari grand design untuk menguasai seluruh tanah jajahan, tanpa ada niatan sedikitpun untuk mengembalikanya yang memang milik bangsa Palestina. Ia melimpahkan tanggung jawab semua akibat dari kebijakan Zionis kepada Zionis itu sendiri.
Dalam pernyataan persnya, Mishri mengatakan, keputusan ini tidak akan berlaku, rakyat kami adalah para pejuang, mereka mengawasi undang-undang ini. Keputusan tersebut, perlu kesatuan sikap untuk menghadapi dan membatalkanya. Bangsa kami mampu membatalkan keputusan apapun dari Zionis. Yang perlu dilakukan mereka adalah melakukan perdamaian atau mencabut proyek UU najis ini yang telah memberikan legalitas bagi Zionis bagi sejumlah keputusan dalam masalah Palestina.
Sementara itu, Otoritas Palestina mempunyai peranan penting bagi berlanjutnya kabijkan Zionis dan memperbagus citranya melalui perundingan damai bersamanya. Pada saat yang sama, Israel justru melakukan upaya untuk membatalkan perundingan dengan mengadakan perubahan di lapangan.
Mishri menambahkan, perlawanan harus tampil mengawasi uu ini dan berusaha membatalkanya semua keputusan serupa, selain tentunya perang negara-negara Arab dan Islam, dengan memasivkan langkah-langkah guna menghadapi logika Zionis.

No comments:
Post a Comment